PILKADA DAN PANDEMI

 Pandemi Covid-19 Tidak Menyurutkan Semangat Masyarakat Kabupaten Batanghari Untuk Memilih Depala Daerah


Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi bangsa Indonesia dan Dunia.Pada tahun 2020 ini banyak sekali terjadi bencana terutama bencana yang sangat besar yaitu pandemi Covid - 19,dan pada tahun 2020 tepatnya tanggal 9 desember akan di adakan PILKADA serentak yang meliputi pemilihan walikota,bupati,dan gubernur.Salah satu daerah yang mengadakan PILKADA serentak yaitu provinsi Jambi.PIlkada tahun 2020 adalah 4 kabupaten: Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, dan Bungo, serta 1 kota yakni Kota Sungai Penuh serta pemilihan gubernur Jambi.

Kabupaten Batanghari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada Serentak di tahun ini. Jumlah DPT yang tersebar di 110 Desa dan 14 Kelurahan terjadi peningkatan menjadi 195.155 jiwa. Ketua Divisi perencanaan data dan informasi KPU Batanghari Muhammad APRI mengatakan, jumlah DPT yang telah ditetapkan tersebut tersebar di 664 tempat pemungutan suara atau TPS.

Angka DPT bertambah sebanyak 2.526 jiwa jika dibandingkan pada kontestasi Pemilu di Tahun 2019 lalu yang hanya berjumlah 192.629 jiwa. Rinciannya adalah Muara Bulian sebanyak 45.391 jiwa, Bajubang 26.240 jiwa, Maro Sebo Ulu 24.498 jiwa dan Kecamatan Pemayung sebanyak 24.298 jiwa. Sementara peningkatan jumlah DPT ini lantaran adanya penambahan data pemilih baru, seperti warga yang baru memiliki Kartu Tanda Penduduk dan warga yang pindah domisili ke Batanghari.

Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Masyarakat sangat antusias menyambut PILKADA ini dan penasaran bagaimana penerapan Pemilu di masa pandemi ini, walaupun sedang ada Covid masyarakat tetap semangat untuk memilih mana pemimpin yang baik untuk Batanghari kedepannya.Masyarakat maro sebo ulu berlomba-lomba mempromosikan pilihannya masing-masing dan hingga rela menjadi relawan paslon baik calon bupati maupun calon gubernur.

Penerapan Protokol kesehatan untuk PILKADA ini mulai  siapkan oleh pihak desa dan petugas pemilu kemudian mengatur sedemikian rupa bagaimana cara mengurangi kerumunan warga yang antusias dalam PILKADA ini,tentu saja kerumunan warga sangat sulit di hindari terutama disaat penghitungan suara pasti akan terjadi penumpukan warga,ini merupakan salah satu tantangan untuk mengadakan PILKADA pada saat pandemi yang menuntut tidak adanya kerumunan.

Komisioner KPU Batanghari Divisi Teknis, Hasyim mengatakan protokol kesehatan (Prokes) tak luput dilakukan selama gelaran simulasi berlangsung. Simulasi melibatkan penyelenggara tingkat kecamatan se-Kabupaten Batanghari.

"Persiapan menjelang hari H pemungutan penghitungan suara nanti, KPU Batanghari akan melakukan simulasi di tingkat kabupaten melibatkan penyelenggara tingkat kecamatan se-Kabupaten Batanghari," ujar Hasyim kepada Gatra.com, Ahad (11/10).

Pelaksanaan simulasi PPS Pilkada 2020, kata Hasyim, KPU Batanghari juga akan melibatkan pemilih disekitar wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana titik simulasi dilaksanakan. Simulasi bertujuan mengatur waktu yang akan digunakan setiap pemilih dan mengatur jaga jarak dalam protokol kesehatan.

"Sehingga pada pemungutan suara, pemilih tidak berkerumun agar pelaksanaan Pilkada berjalan selamat dan kesehatan seluruh pemilih juga selamat," ucapnya.

Jumlah peserta simulasi menyesuaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berada di TPS tempat pelaksanaan simulasi. Selagi protokol kesehatan diterapkan dengan baik, mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada Batanghari 9 Desember 2020 selamat. 

"KPU mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Batanghari agar mematuhi protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin dan berolahraga. Gunakan hal suara, jangan golput," katanya.

Maka sangat di tekankan untuk mengikuti protokol kesehatan pada saat pemilu dan kita harus memiliki kesadaran diri untuk mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah agar kita aman dan tidak terinfeksi virus Corona ini.






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan OPA,NPM,dan NPS

1. OPA (Old Public Administration)      Old Public Administration (OPA) pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar Ilmu Politik, Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncullah konsep ini, konsep Old Public Administration ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, dimana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami OPA ini, pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin), agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 2.  NPM (New Public Management)     New Public Management (NPM) adalah paradigma yang muncul ketika melihat bahwa paradigma te...
Baca selengkapnya

Pengertian NPM (NEW PUBLIK MANAGEMENT)

Gambar
Pengertian New Public Management Pengertian  New Public Management  Pengertian  New Public Management Pengertian New Public Management  (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management. NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.  Pengertian New Public Management  ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban (2004 : 25), yaitu: Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan penyederhan...
Baca selengkapnya

Penyebab Dan Dampak Korupsi

 Nama : Septian Pradana NIM : H1A118136 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adlaah setiap orang yang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Faktor Penyebab Korupsi  -Faktor individu Yaitu faktor yang timbul dari diri sendiri , sifat manusia yang selalu ingin memiliki segalanya dan senantiasa merasa kurang akan materi yang telah didapatkan. Pentingnya pendidikan akhlak sangat mempengaruhi terutama dalam dunia pekerjaan, ditambah lagi seorang pejabat negara memiliki tanggung jawab yang besar dan iklhas mengabdi untuk negara. -Faktor dari luar Faktor ini timbul karena desakan dari luar seperti, ekonomi, organisasi, tradisi, hukum dan polit...
Baca selengkapnya